KEADAAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU

PENDAHULUAN

EKONOMI di INDONESIA

Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun.Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi.Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.

PEMBAHASAN

A.    PENATAAN EKONOMI NASIONAL

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta.Dan pada masa Orde Baru, pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamaban kebutuhan pokok rakyat.Tindakan ini dilakukan pemerintah karena pada masa awal tahun 1966 terjadi kenaikan harga sehingga inflasi hampir mancapai 650% setahun.Hal itu telah menyebabkan kurang lancarnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

1.      Stabilisasi dan Rehabilitasi ekonomi

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah :

a.       Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasarioleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

b.      MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi .Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus.Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.Hakekat dari kebijakan ini adalah pembinaan system ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi kea rah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS tersebut adalah :

a.       Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah :

·         Rendahnya penerimaan Negara

·         Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara

·         Terlalu banyak dan tidak efisiensinya ekspansi kredit bank

·         Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri

·         Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana

b.      Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian

c.       Berorientasi pada kepentingan produsen kecil

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :

ü  Mengadakan operasi pajak

ü  Melaksanakan system pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

ü  Menghemat pengeluar pemerintah ( pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan Subsidi bagi perusahaan Negara.Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membentung laju inflasi. Dan pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak.Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing.Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah.

Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi.Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana social dan ekonomi.Lembaga prkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankkan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuaasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu.Dampaknya lembaga (Negara) tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat.

2.      Kerjasama Luar Negeri

a.       Pertemuan Tokyo

Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar yakni mencapai 2,2-2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia.

Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris (Perancis) dan dicapai kesepakata sebagai berikut :

ü  Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 sampai dengan 1999.

ü  Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama besarnya.

ü  Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.

ü  Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, baik terhadap Negara kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kredit.

b.      Pertemuan Amesterdam

Pada tanggal 23-24 Pebruari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam (Belanda) yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunat, yang selanjutnya dikewnal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan.Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah berhasil mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kemabli (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama.Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri.

B.     PEMBANGUNAN NASIONAL

1.      Trilogi Pembangunan

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah orde baru adalah melaksanakan pembangunan nasional.Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang.Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita).Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun.
Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yanmg tertulis dalam pembukaan UUD 1945; yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan-perdamaian abadi-serta keadilan sosial.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan.Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembangunan adalah :

a.       Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

b.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

c.       Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah :

a.       Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan,sandang dan
perumahan.

b.      Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan

c.       Pemerataan pembagian pendapatan.

d.      Pemerataan kesempatan kerja

e.       Pemerataan kesempatan berusaha

f.       Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

g.      Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air

h.      Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

2.      Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Seperti telah disebutkan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita

a.       Pelita I
Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru.

Tujuan Pelita I : Meningkatkan tarap hidup rakyat dan sekaligus meletakan dasar
dasar bagi pembangunan tahap berikutnya.

Sasaran Pelita I : Pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat,
perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk
mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan
bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih
hidup dari hasil pertanian.

b.      Pelita II

Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979.Sasaran uatama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil.Pada awal pemerintahan Orde Baru inflai mencapai 60 % dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47 %. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadim 9,5 %.

c.       Pelita III

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984.Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

d.      Pelita IV

Pelita IV dilaksanapa tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989.Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada panagn, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi.Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal.Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus.

e.       Pelita V

Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994.Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan.Peningkatan ekspor lebih baik disbanding sebelumnya.

f.       Pelita VI

Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999.Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan.Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang menganggu perekonomian telah menyebabkan proses pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

C.    DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH ORDE BARU

1.      Dampak Positif kebijakan ekonomi masa Orde Baru

ü  Pertumbuhan ekonomi tinggi, karena setiap program pembangunan direncanakan
dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara kongkrit

ü  Indonesia berubah dari status Negara pengimpot beras terbesar menjadi bangsa yangmemenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

ü  Penuruna angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

ü  Penurunan angka kematian bayi dan angka partisiasi pendidikan dasar meningkat.

2.      Dampak negatif kebijakan ekonomi masa Orde Baru

ü  Timbulnya kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam.

ü  Perbedaan ekonomi antara daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalammasyarakat terasa semakin tajam.

ü  Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi,
Nepotisme)

ü  Pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata, sehingga hasilnya hanya dinikmatioleh sebagian kecil masyarakat.

ü  Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi
pembangunan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

ü  Sekalipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pengbangunanekonomi sangat rapu.

ü  Pembangunan yang tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah
wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar kepada negera, seperti Riau,Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi penyebabterpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

PENUTUP

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus.Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS tersebut adalah:

• Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:

1.      Rendahnya penerimaan negara.

2.      Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.

3.      Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansikreditbank.

4.      Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.

5.      Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

• Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
• Berorientasi pada kepentingan produsen kecil

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :

• Mengadakan operasi pajak
• Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
• Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara.
• Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.